12 Kesepakatan Yang Dibawa Jokowi Dari Beijing

JAKARTA - Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Jokowi) membawa "oleh-oleh" berupa 12 kesepakatan yang dicapai dengan sejumlah negara pascapertemuan KTT APEC di Beijing, Tiongkok, beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat, seluruh kesepakatan itu akan ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (16/11/2014).

"Mendag yang sudah melaporkan ada 12 kesepakatan yang sudah dihasilkan di Beijing, silakan ditanyakan lebih detail ke Mendag," kata Andi.

Andi mengungkapkan beberapa kesepakatan itu bahkan sudah langsung ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) business to business. Setelah penandatanganan MoU itu, Andi memastikan semua menteri terkait akan langsung bekerja.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan, konsep Jokowi untuk memangkas birokrasi dalam perizinan telah membuat Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Di depan forum APEC, ASEAN Summit, hingga G20, Jokowi selalu mempromosikan rencana pelayanan izin satu pintu.

"Ketika pertemuan bilateral, PM Abbot misalnya malah bertanya bagaimana Indonesia bisa merancang one stop service dengan pemotongan-pemotongan beberapa tahapan birokrasi perizinan, karena itu di Australia susah sekali dilakukan," kata Andi.

Sebelumnya, Presiden langsung mengutus sejumlah menteri untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral yang dilakukannya dengan kepala negara dalam forum KTT APEC, KTT ASEAN, dan G20. Para menteri itu diminta untuk jemput bola mendatangi negara-negara yang sudah menyatakan ketertarikannya menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Jokowi mencontohkan Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo akan diutus ke Tiongkok dan Jepang untuk membahas masalah kemaritiman. Untuk industri otomotif, Jokowi mengungkapkan pengusaha Italia tertarik untuk berinvestasi ban di Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga mengaku berhasil membawa rencana investasi di sektor pelabuhan hingga pembangkit listrik. Untuk menggarap dua sektor itu, Jokowi mengaku akan meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menindaklanjuti sehingga benar-benar tercipta kerja sama yang konkret.

"Ini harus ditindaklanjuti. Kalau nggak, ya nggak akan ketemu," katanya.

SUMBER kompas.com